Harga BBM Nonsubsidi Diprediksi Bakal Naik, Berapa Harga Pertamax Nantinya?        

Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan lonjakan harga minyak dunia bakal berdampak signifikan bagi kondisi perekonomian nasional, termasuk naiknya harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax. "Cepat atau lambat kenaikan harga minyak dunia akan berimbas pada harga BBM dalam negeri," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu, 30 Maret 2022. 

Dilansir dari laman bisnis.tempo.co. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus segera mengantisipasi hal tersebut. "Agar tidak memicu gejolak jika sewaktu-waktu pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM," tuturnya. Ia mengatakan Indonesia saat ini adalah negara net-importir komoditas minyak dan gas. Meskipun Indonesia memproduksi minyak mentah beserta turunannya, tapi hal itu belum dapat memenuhi kebutuhan pemakaian dalam negeri. “Tercatat impor minyak dan gas sepanjang 2021 mencapai US$ 196,2 miliar atau setara dengan Rp 2,024 triliun,” katanya.

Cucun sebelumnya menyebutkan situasi geopolitik saat ini cenderung tidak menguntungkan Indonesia sebagai negara net-importir komoditas minyak dan gas. Konflik Rusia dan Ukraina turut mengerek harga minyak dunia. Sementara itu, Indonesia Crude Price (ICP) kini sudah berada di level US$ 114 per barel. “Kondisi ini tentunya mempengaruhi berbagai hal krusial di antaranya struktur APBN yang terbebani dan naiknya harga-harga bahan pokok,” ujar Cucun.

Ia menyebutkan Pertamina bakal terus merugi jika tidak ada penyesuaian harga Pertamax. "Beban Pertamina sangat berat tahun ini karena tingginya harga minyak dunia. Penyesuaian terhadap harga pertamax memang harus dilakukan,” tuturnya. Khusus Pertamax, menurut dia, Prepres 69/2021 telah mengatur harga BBM umum ditentukan oleh badan usaha. Dengan BBM umum ini, maka pemerintah tidak memberikan subsidi atau kompensasi apapun kepada PT Pertamina (Persero).

"Maka dengan demikian, saat ini para pengguna Pertamax disubsidi oleh Pertamina. Karena Pertamax ini segmented, masa Pertamina mensubsidi orang yang mampu?" ucapnya. Hal senada disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Ia menyebut Pertamax berkontribusi sebesar 13 persen terhadap total bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Mayoritas bensin ini digunakan oleh masyarakat kelas atas.

Oleh sebab itu, ia sepakat jika PT Pertamina (Persero) mengkalkukasi ulang harga BBM jenis Pertamax agar sesuai dengan nilai keekonomian saat ini, yakni sekitar Rp 16.000 per liter. “Pertamax ini kan sudah jauh sekali keekonomiannya harganya ya yang dibuat Pertamina. Sekarang Rp 9.000-an, tapi harga keekonomian yang dibuat Kementerian ESDM sampai Rp 16.000,” ujar Arya dalam keterangannya lewat video kepada media, Selasa, 29 Maret 2022.

Ia pun menilai tak ada relevansi bila Pertamina mempertahankan harga seperti saat ini dan kemudian harus memberikan subsidi untuk Pertamax. Pasalnya bensin ini lazimnya digunakan untuk mobil mewah. "Lucu juga Pertamina harus subsidi mobil mewah tersebut,” lanjut Arya.

Arya menilai Pertamax sebagai BBM yang sebenarnya tidak disubsidi oleh pemerintah atau Pertamina. “Saya banyak sekali masukan dari pengamat-pengamat dan sebagainya. Dan Pertamax ini kan sudah jauh sekali keekonomiannya harganya ya yang dibuat Pertamina.” Ia menjelaskan saat ini operator lain sudah menjual RON 92 seperti Pertamax dengan harga yang lebih mahal. “Seakan-akan Pertamina banting harga jadi gak sehat juga dengan operator lain," ucapnya.

"Kita tau operator lain menjual Rp14.000-an lebih. Masa Pertamina seperti yayasan sih yang menyumbang-nyumbang mobil mewah untuk dapat harga Pertamax murah." Soal ini, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sebelumnya meminta dukungan kepada Komisi VI DPR RI agar pihaknya dapat segera diizinkan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis RON 92 atau Pertamax.

Pasalnya, harga jual Pertamax yang dijual Pertamina kini sudah jauh dari nilai keekonomian. "Hari ini Pertamax belum mengikuti mekanisme pasar, jadi mungkin dukungan untuk Pertamax diperlukan," kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Senin lalu, 28 Maret 2022. (RF)